Bupati diminta Mengevaluasi Kinerja Kadis Perindak Naker KKT

  • Whatsapp

SAUMLAKI,N25NEWS.com – Antonia Antajalin kepada N25NEWS.com KKT mengungkapkan, PT. MBS berlokasi dipelabuhan laut Saumlaki selama kurang lebih lima tahun dirinya telah bekerja secara sepihak telah PHK dirinya oleh pemilik perusahan tersebut.

Hal ini membuat dirinya merasa kecewa dengan tindakan yang dilakukan pemilik perusahaan karena dinilai tidak mempunyai itikad baik dan tidak beretika untuk mempekerjakan dirinya .

Akhirnya dirinya melaporkan persoalan ini ke Dinas Perindag Naker Kabupaten Kepulauan Tanimbar,Antonia berharap dengan pelaporan tersebut,persoalan ini dapat diselesaikan dengan baik namun harapannya meleset,penyelesaian persoalnnya semakin buruk. Karena kewenangan telah disalah gunakan dengan tidak melibatkan mediator dan hanya melibatkan pengawas ketenagakerjaan Provinsi Maluku saja.

Terkait persoalan yang di hadapi Antonia Antajakin Ketua DPC LAI Kabupaten Kepulauan Tanimbar Jems Masela angkat bicara,diapun menyayangkan dan mempertanyakan ada apa dibalik pengaturan yang dibuat oleh Kadis Perindag Naker KKT, menurutnya ada dugaan diskriminasi yang dilakukan dalam menyelesaikan persoalan tenaga kerja tersebut .

Kata Jems ,Sebelumnya telah dilakukan mediasi pertama oleh Mediator hubungan industrial selama kurang lebih 30 hari antara pihak Antonia dengan pihak pengusaha. Setelah selesai dilakukan mediasi dikeluarkanlah anjuran yang diberikan kedua belah pihak untuk menyelesaikan persoalan sesuai anjuran dari mediator selama 10 hari. Jika terjadi kesepakatan maka kedua belah pihak pengusaha dan Antonia kembali menghadap ke mediator untuk dibuat kesepakatan yang hasilnya dituangkan dalam perjanjian bersama (PB).

“Tetapi yang dilakukan lain dan tidak berdasarkan anjuran dari mediator hubungan industrial Dinas Perindag Naker KKT. Kepala Dinas Perindag Naker KKT, pengawas ketenagakerjaaan Provinsi Maluku, pengusaha dan tenaga kerja sendiri,mereka berkumpul didalam ruang kerja Kepala Dinas Perindag Naker KKT untuk diatur,”akui Ketua DPC LAI KKT ini .

Hal ini dinilai kata Ketua DPC LAI KKT,sangat keliru dan menyimpang dari aturan perundang – undangan yang berlaku. Kepala Dinas Perindag Naker diduga telah salah memahami undang – undang dan peraturan ketenagakerjaan sehingga semuanya menjadi rancuh. Bukan saja sebatas itu 4 anjuran yang diberikan mediator hubungan industrial kepada Kadis Perindag Naker belum ditindaklanjuti sampai sekarang karena dirinya dianggap tidak suka melihat anjuran dari mediator hubungan industrial, anjuran tersebut adalah dari Toko AT, Yayasan PKBM ( F) bersama karyawan, PT. MBS Tbk bersama karyawan, dan PT. IE indo food, yang sudah ada dimeja kerja Kadis Perindag Naker untuk diketahui.

“Alangkah baiknya Bupati Kabupaten Kepulauan Tanimbar,mengusulkan Kepala Dinas Perindag Naker Kabupaten Kepulauan Tanimbar (EIW) kepada Kementrian Tenaga Kerja Republik Indonesia sesuai Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI nomor 17 tahun 2014, tentang pengangkatan dan pemberhentian Mediator Hubungan Industrial serta Tata Kerja Mediasi, pasal 5 ayat 1, sekaligus membatalkan Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia nomor 233 tahun 2016 tentang Pengangkatan Mediator Hubungan Industrial pada Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Maluku Tenggara Barat, atas nama Wempy Frans Boritnaban,”ujar Jems Masela Ketua DPC LAI KKT.

Karena menurut Masela,Kepala Dinas Perindag Naker Kabupaten Kepulauan Tanimbar tidak menghargai proses mediasi yang dilaksanakan mediator hubungan industrial selama 30 hari kerja, hal ini merupakan kegagalan yang dilakukan karena ketidakpahaman soal penyelesaian persoalan ketenagakerjaan. Mirisnya lagi kata Masela,pengawas ketenagakerjaan Provinsi Maluku (SB) mengambil alih kewenangan dari mediator hubungan industrial Kabupaten Kepulauan Tanimbar (WFB) dengan berani atas permintaan Kepala Dinas Perindag Naker KKT untuk menghitung pesangon sebagaimana hasil anjuran mediator hubungan industrial. Ini adalah suatu kesalahan yang dibuat pengawas ketenagakerjaan Provinsi Maluku.

“Sehingga Saya berharap Bupati Kabupaten Kepulauan Tanimbar Petrus Fatlolon, SH. MH. mengevaluasi kinerja Kadis Perindag Naker Kabupaten Kepulauan Tanimbar (E I W) karena tidak memahami soal Peraturan dibidang Ketenagakerjaan. Yang mengakibatkan penyelesaian tenaga kerja (PHK) terkesan amburadul dan membuat tenaga kerja (AA) harus menelan rasa pahit yang sangat mendalam.

Repoter : Imanuel S
Editor : Redaksi

banner 300x250

Related posts

banner 468x60