Dalam Hearing Lintas Komisi DPRD KKT,Terungkap Satpol PP Tidak Paham Tugasnya Sendiri

  • Whatsapp


SAUMLAKI,N25NEWS.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kepulauan Tanimbar menggelar Hearing atau Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Dinas Sat Pol PP jumat 24 januari 2020 di ruang rapat.

Hal ini dalam rangka dan mendengar secara pasti peristiwa penertiban yang dilakukan oleh Satpol PP KKT pada Jumat 24 Januari 2020 di kompleks pertokoan lama Kota Saumlaki sekitar pukul. 09.00 wit yang banyak menuai kecaman dari masyarakat.

Dalam RDP tersebut,Ricky Jauwerisa salah satu Wakil Ketua DPRD Kepulauan Tanimbar yang saat itu berada di TKP mengatakan bahwa dirinya saat ini langsung menanyakan kepada salah satu anggota Satpol PP yang sedang bertugas perihal kegiatan yang sedang berlangsung, dari keterangan Anggota Pol PP bahwa mereka sedang melakukan penertiban bahu jalan namun pada kenyataanya emperan toko yang sementara ditertibkan.

“Saya menilai Disini Pol PP tidak paham aturan dan tugasnya sendiri,”tegas Jauwerisa dalam hearing Komisi A dengan Kadis Pol PP.

Hal senada disampaikan Wem Pesuarissa anggota DPRD Kepulauan Tanimbar Komisi A bahwa Pol PP Kepulauan Tanimbar tidak memiliki APP sehingga terkesan amburadul dan tidak terarah, dalam pelaksanaan tugas pun.

“menurut saya SatPol PP tidak mampu menjelaskan kepada masyarakat tentang tugas – tugas mereka, bahkan Satpol PP Kepulauan Tanimbar tidak memiliki program atau rencana kerja, karenanya diharapkan kepada Kadis Pol PP agar dapat berbenahi dan harus pahami secara benar tentang tupoksinya,”tegas Pesuarissa.

Selain itu tanggapan juga datang dari Wakil Ketua DPRD Kepulauan Tanimbar John Kelmanutu,dia mengatakanm dalam kegiatan penertiban yang dilakukan SatPol PP perlu melibatkan Komisi A sehingga setiap persoalan yang menjadi temuan dilapangan dapat dengan segera dicari solusinya secara bersama – sama.

Selain itu dalam wawancara reporter N25NEWS.COM Biro KKT dengan Gotlif Siletty Ketua Komisi A DPRD Kepulauan Tanimbar dia menceritakan dalam Rapat Dengar Pendapat (Hearing) itu dia sempat menanyakan soal surat tugas anggota SatPol PP kepada Kadis pada saat bertugas, Corneles Belay ( Kadis Satpol PP) berkilah dan tidak dapat menunjukkan Surat Perintah Tugas (SPT) dimaksud.Sehingga Gotlif mencercah Corneles akibat kelalaian dan perlakuannya yang tidak adil kepada masyarakat.

“Undang – Undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 1 angka 3 : Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah, selanjutnya angka 4 menyatakan DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah,”tegas Gotlif Siletty Ketua komisi A DPRD KKT.
Demikian juga Pola Laratmasse salah satu anggota DPRD Kepulauan Tanimbar mencerca Kadis Satpol PP yang terkesan arogan dan tidak manusiawi dalam setiap pelaksanaan tugas dilapangan.

Corneles dinilai tidak sopan saat mencela pembicaraan anggota Dewan yang terhormat dalam Hearing Lintas Komisi sehingga langsung mendapat reaksi dari sebagian anggota DPRD lainnya.

Sehingga pada akhirnya Corneles Belay Kadis Pol PP Kepulauan Tanimbar meminta maaf atas keterbatasan dan kekurangannya dalam pelaksanaan tugasnya selama ini.

Editor : Redaksi

Related posts