Dani Singeran vs Bos Yamdena Plaza, Pengadilan Industrial Di Minta Profesional

  • Whatsapp

SAUMLAKI,N25NEWS.com – Kisruh Pemutusan Hubungan Kerja yang terjadi di Kabupaten Kepulauan Tanimbar, antara orang kecil/susah, versus Pengusaha kaya terlihat sangat jelas ketidakadilan terjadi bagi masyarakat yang kurang mampu.

Faktanya, Masalah PHK yang di alami oleh Dani Singeran, terlunta-lunta menanti suatu keputusan di Dinas yang punya kewenangan itu.

Ironisnya lagi, seharusnya Dani mendapat perlakuan yg adil, namun ujung dari ketidakadilan itu, Dani Harus di vonis pengadilan, dengan Hukuman Empat bulan penjara di Rutan KKT, atas laporan Big Bos Yamdena Plaza.

Hasil Konfirmasi Wartawan kami pada Dinas perindagnaker KKT, bahwa persoalan PHK anatara BOS Yamdena Plasa dan Dani, akan berujung ke Pengadilan Industrial (PHI).

Semoga saja, keadilan itu akan di dapat di PHI, harap tenaga kerja yang di PHK dan di penjahrakan itu, atas dasar dan alasan yang di buat, di atur tidak lain dan di duga untuk menyalahkan tenaga kerja, agar tidak ada pembayaran pesangon.

Jems Masela, mengikuti kasus ini, sampai pada akhir masih carut marut dan tidak ada kejelasan pada tingkat Dinas.
Untuk itu, Ketua DPC LAI KKT itu, siap nengawal sampai pada akhir putusan di PHI.

Jems berharap, agar keadilan itu bisa di dapat pada saat di PHI, untuk demikian PHI di minta agar asas profesionalitas di utamakan dalam penegakan hukum, serta aturan untuk mendapatkan suatu kepastian yang adil dan berhadap.

Ketua DPC LAI KKT itu meminta agar PHI tetap konsen, jika masalah ini suda di daftarkan.

Menurut Jems, Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) adalah acuan proses penyelesaian perselisihan hubungan industrial.
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 merupakan sala satu tonggak perubahan yang mendasar dari suatu proses penyelesaian perselisihan hubungan industrial di Indobesia.

Perseliselisihan Tenaga kerja yang di hadapi di KKT, dalam pemutusan hubungan kerja, menurut Jems Masela, adalah serius untuk di perahatikan Pemerintah Indinesia, khusus pemerintah KKT.

Sepanjang pantauan kami di lapangan, hal itu terjadi dan upaya untuk penyelesaian, tidak mencapai harapan, di sinilah jems menilai lemahnya Dinas terkait dalam menyikapi persoalan di maksut, untuk itulah, saya menganggap Dinas tersebut telah gagal memperjuangkan hak-hak tenaga kerja yang di PHK, sebenarnya ada apa ?

Dia pun mengutip UU No.13 Tahun 2003, sebagai acuan untuk mendapakan suatu kepastian, menurut jems, hanya teori, untuk itu UU No 2 Tahun 2004 telah membatasi jenis-jenis perselisihan hubungan industrial yang menjadi kewenangan hanya empat yaitu perselusihan hak, perselisihan kepentingan, pemutusan hubungan kerja dan perselisihan antar serikat pekerja/buruh dalam suatu perusahan, sementra yang terjadi dalam praktek tidaklah hanya empat perselisihan tersebut, oleh karenanya, kewenagan pengadilan perselisihan hubungan industrial akan mencakup seluruh perselisihan yang berkenaan dengan masalah-masalah ketenagakerjaan, seperti suatu fakta yang terjadi di perusahan Weru Seira juga.

Lanjut Masela, Fakta Lapangan dunia perburuhan terdapat hubungan yang tidak seimbang (kuat dan lemah.
Maka untuk hal-hal tertentu mencoba untuk menerapkan sistim pembuktian terbalik (reversal of the burden of proof sistim) hal ini sebagai perwujudan dari di perolehnya keadilan sosial bagi yang lemah serta guna, melindungi pihak yang lemah terahadap kekuasan yang terbatas dari yang kuat.

Di akhir komentar ini saya berharap, dan menuntut penghapusan kriminalisasi terahadap tenaga kerja, dan mendesak segera di bentuk pengadilan hubungan industrial di Kabupaten Jepulauan Tanimbar.
Dia juga berharap gaji sesuai dengan upah minimal kabupaten yang banyak di langgar perusahan atau pengusaha.
Gubernur Maluku, Bupati Kabupaten, Kepulauan Tanimbar, saya meminta untuk Dinas terkait, provinsi dan Kabupaten, agar di Evaluasi, demi Keadilan untuk Tenaga Kerja Propinsi dan Kabupaten,, menurut saya, Persoalan perselisihan ini, serius terang Masela menutup komentarnya..

banner 300x250

Related posts

banner 468x60