Diduga Ada Keganjilan Warnai Pembayaran Lahan dan Tanaman Warga Desa Tumbur

  • Whatsapp

SAUMLAKI,N25NEWS.com-Diduga ada keganjilan mewarnai pembayaran ganti untung lahan dan tanaman warga di desa Tumbur,Kecamatan Wertamrian Kabupaten Kepulauan Tanimbar (KKT),yang prosesnya tidak sesuai data dan fakta dilapangan,sehingga menuai kekecewaan warga.

Selain itu, proses pembayaran ganti untung yang dilakukan oleh Pemda melalui Badan Pengelola Keuangan Daerah dan Aset  (BPKDA) KKT,tidak tepat sasaran,pasalnya ada dua warga desa Tumbur yang tidak memiliki lahan dilokasi samping bandara Mathilda Batlayeri Lorulun itu,diakomodir untuk dibayar,sementara warga pemilik lahan diabaikan begitu saja.

“Proses pembayaran ganti untung tanah dan tatanaman milik warga desa cukup lama, dan akhirnya juga  Pemda melakukan pembayaran melalui BPKDA,”kata Kepala Desa Tumbur Ais Malindar kepada N25NEWS.com, ketika melakukan on the spot dilokasi tersebut pada kamis (2/7/2020).

Lebih lanjut,Malindar mengatakan,proses pembayaran lahan tersebut menghadirkan 7 orang warga Tumbur  yang memiliki tanah dan tanaman saja,walaupun rekomendasi pembayaran sudah ditandatangani tetapi pembayaran masih berproses lagi.Sehingga warga yang memiliki lahan harus terus membangun koordinasi dengan BPKDA,dengan dibantu pihaknya (kepala desa).

“Dalam rekomendasi pembayaran ganti untung tanah dan tanaman milik 7 (tujuh) warga desa Tumbur tidak dicantumkan nama-nama penerimanya saja tetapi dicantumkan besaran biaya yang akan dibayar pada warga pemilik tanah dan tatanaman,”jelas Malindar.

Dijelaskannya lagi,ketika dirinya mengecek daftar nama-nama penerima ganti lahan tersebut didapatinya ada dua nama lagi yang tercantum dalam daftar tujuh orang pemilik tanah dan tanaman yang berhak menerima pembayaran ganti untung lahan tersebut.Hal inilah yang membuat Malindar pertanyakan,namun BPKDA berdalih masih kurang dua orang.

Adapun,BPKDA pun kembali memberi jawaban atas ketidakpuasan Malindar,dengan memberikan daftar dua orang nama tambahan tersebut yakni, Ance Flavia Siletty dan Adriana Kelmanutu dan ternyata kedua orang ini dibayar sebesar Rp 140 juta (belum dibayar karena keduanya belum hadir),ironisnya Kades Tumbur tidak mengetahui proses pembayaran tersebut.

“Saya memang tidak masuk kedalam lokasi-lokasi tatanaman itu,namun yang membuat saya kaget kalau ada dua nama (ibu-ibu) tambahan,kalaupun benar harus ada pembuktian.Kan selama proses pembayaran berjalan itu tidak pernah ada komplain jadi dianggap aman.” tutur Melindar.

Sementara itu,untuk menanggapi protes warga Tumbur,Malindar menyangkan warga yang memiliki lahan tidak mengkomlain sejak awal,namun jika benar kedua warga tersebut telah dibayar,maka ia berharap ada proses hukum bagi keduanya,bahkan dirinya siap menjadi saksi jika diperlukan.

“Untuk saya bersama pemerintah desa Tumbur siap menjadi saksi jika diperlukan untuk memberikan keterangan kepada kedua oknum ibu ini kalau memang mereka tidak mempunyai tanah dan lahan,”tandas Malindar.

Reporter        : JIA/Imam

Editor            : Aris Wuarbanaran

Related posts