Dualisme Di GKPII Kepulauan Tanimbar,Keduanya Sepakat Tempuh Jalur Hukum

  • Whatsapp

SAUMLAKI,N25NEWS.com – Dualisme kepemimpinan yang terjadi di jemaat Gereja Kristen Protestan Injili Indonesia (GKPKII) Kepulauan Tanimbar sejak 2017 lalu,akhirnya keduanya sepakat untuk menempuh jalur hukum setelah melakukan  mediasi yang di hadiri oleh Kapolres Kepulauan Tanimbar AKBP. Romi Agusriansyah,  S. I. K. bersama pimpinan dan pengurus Jemaad Gereja Kristen Protestan Injili Indonesia, (GKPII) wilayah Kabupaten Kepulauan Tanimbar di Aula Kantor Kementrian Agama Kepulauan Tanimbar Senin, (19/10).   

Berdasarkan pantauan N25NEWS.com di lapangan,Setelah mendengar arahan Kepala Kantor Kementerian Agama Kepulauan Tanimbar Benediktus Fenyapwain, S.sos dan Kepala Kepolisian Resort Kepulauan Tanimbar AKBP. Romy Agusriansyah, S. I. K, serta memperhatikan usul dan saran maupun pernyataan yang disampaikan oleh kedua pihak dalam pertemuan bersama antara Kepala Kantor Kementerian Agama, kapolres kepulauan Tanimbar, pengurus Jemaat GKPII Wilayah Kepualauan Tanimbar maka semua pihak menyatakan niat dan etikat baik untuk bersatu dan bersama-sama berupaya menyelesaialan persolan intern GKPII dengan didasarkan pada peraturan dan ketentuan yang berlaku.

Dengan demikian upaya menciptakan kondisi kerukunan  intern dilingkungan jemaat-jemaat GKPII Wilayah Kepulauan Tanimbar khususnya  dan keamanan,ketentraman dalam masyarakat pada umumnya.  Maka disepakati dan ditetapkan beberapa hal dasar penyelesaian intern GKPII wilayah kepulauan Tanimbar sebagai berikut :

1.kedua pihak bersepakat bahwa dualisme kepemimpinan sinode GKPII diselesaikan menggunakan jalur hukum.

2.kedua pihak bersepakat Munas istimewa KE-III GKPII di Saumlaki Kabupaten Kepulauan Tanimbar tidak dilaksanakan.

3.semua pihak tetap menahan. diri dengan tidak memprovokasi anggota jemaat GKPII yang ada di wilayah Kepulauan Tanimbar selama proses penyelesaian berlangsung.

4.semua pihak ikut bertanggung jawab terhadap keamanan, ketertiban serta kerukunan intern GKPII di wilayah Kepulauan Tanimbar.

5.kedua pihak akan menerima apapun keputusan dari pengadilan.

Selain itu berdasarkan surat No:452/989,sifat :penting, Lampiran : satu (1) jilid, perihal : penangguhan pelaksanaan Munas Istimewa ke-III GKPII pemerintah kabupaten kepulauan tanimbar.  Merujuk surat badan pimpinan pelayanan jemaat-jemaat (sinode) Gereja Protestan Injili Indonesia (GKPII)  No: 998/BPJJ-I/D.18/08/2020 , tanggal 20 Agustus 2020, pemberitahuan dan larangan pelaksanaan Munas GKPII ilegal dam permohonan,yang salah satunya ditujukan kepada Bupati Kepualauan Tanimbar, maka dengan ini disampaikan beberapa hal sebagai berikut :

1.personalia BPPJJ(Sinode) GKPII telah ditetapkan dalam hasil ketetapan musyawarah nasional (MUNAS) KE-X  jemaat-jemaat GKPII No: TAP-V/MUNAS-GKPII/X/2019, tanggal 12 Oktober 2019 tentang pengesahaan./pelantikan komposisi personalia BPPJJ(Sinode) GKPII terpilih,serta badan-badan kelengkapan. Pimpinan kantor pelayanan BPPJJ (Sinode)   GKPII wilayah propinsi dan kabupaten/kota untuk masa bakti 2019-2024.

2.persoalan internal GKPII antara ketya umum hasil ketetapan Musyawarah Nasional (MUNAS)  ke-X  Pdt. LIEN KUHUWAEL, M, Th dengan Pdt. N. Oppier,S.Th,M.DIF penyelenggara Munas istimewa ke-III di saumalaki, telah diselesaikan telah diselesaikan sebelumnya oleh Direktur Urusan Agama Kristen Protestan, kementerian agama Repoblik Indonesia, yang pada pokoknya menyepakati bahwa rencana Munas ke-X GKPII tanggal 28 s.d.30 april 2020 disaumlaki,kepulauan Tanimbar, propinsi maluku agar dikoordinasikan dengan pimpinan GKPII hasil munas ke-X tahun 2019 di Ambon, Surat Direktur Urusan Agama Kristen Kementerian Agama Repoblik Indonesia No B-493/DJ.IV/Dt.IV/BA.01.1/3/2020,tanggal 20 Maret 2020.

Selain itu juga untuk menghindari perpecahan dalam jemaad GKPII mohon kepada Kapolres Kepulauan Tanimbar kiranya berkenaan menangguhkan pelaksanaan Munas Istimewa Ke-III GKPII di Saumlaki dengan tidak menerbitkan Ijin atas pelaksanaan kegiatan dimaksut sambil menungguh kordinasi antara panitia pelaksana dengan pimpinan GKPII hasil Munas Ke-X Tahun 2019, dan di tandatangani a.n Bupati Kepulauan Tanimbar,  Pj Sekretaris Daerah Drs. R. B. Moriolkossu, MM, dengan tembusan disampaikan kepada yang terhormat :

1.Menteri Agama Republik Indonesia di Jakarta.

2.Gubernur Maluku di Ambon.

3.Kapolda Maluku di Ambon.

4.Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen Kementrian Agama RI di Jakarta.

5.Kepala Kantor Wilayah Kementrian Agama Proivinsi Maluku di Ambon.

6.Kepala Kantor Agama Kabupaten Kepulauan Tanimbar di Saumlaki.

7.Ketua Badan Pimpinan Pelayanan Jemaad-Jemaad (Sinode)  GKPII di Jakarta.

8.Arsip.

Berdasar Kesimpulan Pertemuan Bersama Kantor Kementrian Kepulauan Tanimbar, bersama Kapolres Kapolres Kepulauan Tanimbar dan Pimpinan pengurus GKPII Kepulauan Tanimbar, dan Surat Pemerintah Kabupaten Kepulauan Tanimbar, perihal Penangguhan Pelaksanaan Munas Istimewa ke-III GKPII, Kepala Kantor Wilayah Kepulauan Tanimbar,  Pdt. Iyarmasa,  S.Th, angkat bicara. Menurutnya,  Seharusnya atas dasar surat yang telah di layangkan berarti keguatan apapun tidak perlu dilakukan,  sambil menunggu proses hukum lewat pengadilan, kemudian selanjutnya mengantongi keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, agar bisa diketahui tentang keabsahannya, kata Iyarmasa.

Hal lain juga dikatakan Boris Nanlohi salah satu pengurus Kantor Wilayah GKPII Kepulauan Tanimbar,Ia meminta kepada pihak Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kepulauan Tanimbar agar benar-benar mengawasi Rapat Kerja yang dilakukan oleh GKPII versi Marthen Oppier di Saumlaki, karena diduga Rapat Kerja ini hanyalah sebua modus untuk memilih kepengurusan sinode mereka.

Ia juga meminta kepada pihak Kesbang, Kementrian Agama Kepulauan Tanimbar untuk Tata Susunan Acara dalam rapat kerja itu, agar dikantongi untuk menjadi dasar apakah benar-benar mereka melakukan rapat kerja ataukah hal lain seperti Munas. Karea Rapat Kerja tidak bisa digunakan untuk memilih pengurus sinode, namun yang benar adalah lewat Musyawarah Nasional (Munas)  tandas Boris Nanlohi.

Dukungan juga datang dari Ampi Fodratkosu, yang mana mendukung sepenuhnya upaya Pemerintah Daerah Kepulauan Tanimbar, serta Kementrian Agama Kepulauan Tanimbar, bersama Kapolres Kepulauan Tanimbar, dimana mereka sangat bijak untuk menelah semua surat, persyaratan hingga mengeluarkan surat penangguhan Rencana Munas Istimewa ke-III di Saumlaki.

“Jika dualisme ini tidak mendapat titik temu, dengan demikian silakan ditempuh secara hukum,” Fodratkosu salah satu pengurus GKPII hasil Munas ke-X di Ambon.

Diapun mengajak semua pihak untuk menunggu proses  hukum dan tidak perlu melakukan Rapat Kerja lagi.

Sementara itu, Boris Nanlohi menduga, mungkin ini jalan untuk melakukan raker, biar diam-diam di sebarkan ke pihak mereka bahwa ini adalah Munas. “Ini dugaan saya, jangan-jangan mengarah ke situ,”kata dia mengakhiri.

Related posts