Katanya Tepat Sasaran Pengelolaan Dan Pemanfaatan Dana Silpa Desa Lauran, Pejabat Kades Diduga Berbohong

  • Whatsapp

SAUMLAKI,N25NEWS.Com – Lagi-lagi Pejabat Kades Lauran,  di duga telah melakukan suatu pembohongan terhadap publik/masyarakat Desa Lauran.

Dimana dalam sebuah pemberitaan di salah satu media online tertanggal 11 Oktober 2020, yang memuat pernyataan Pj Kades Lauran Yustus Buriat bahwa ‘Pencairan Dana Silpa oleh perangkat Desa Lauran telah tepat peruntukannya yaitu untuk pembangunan dan pemberdayaan Upah kerja,  termasuk pembayaran Insentif perangkat Desa yang tertunda.

Selain itu diapun menjelaskan bahwa total Dana Silpa sebesar Rp. 10.180.728.199, dan pencairan tahap pertama (09/10) sebesar Rp. 769.905.106, untuk pembiayaan pekerjaan fisik berupa Proyek dan pembayaran insentif LKMD,  Ketua-Ketua RT,  Limas, Kader Pos Yandu,  Lembaga Adat,  Guru TK Paud dan Upah Kerja.

Adapun Yermias A Fenanlampir,  salah satu pekerja proyek yang dilansir dari media skandal ,mengakui bahwa upah kerjanya telah dibayarkan oleh pejabat kades.

Jadi kata Pj Kades Lauran,bahwa penggunaan DD dan ADD telah terpakai dalam pembiayaan pekerjaan proyek yang telah di selesaikan dan yang akan diselesaikan.

Menurut Pj Kades Lauran bahwa hal ini telah di ketahui oleh  Ketua BPD Simon Sikafirkalau  Anggaran Dana Desa telah digunakan dengan baik,karena setiap kegiatan selalu  di laporkan kepada BPD sehingga sudah transparan dalam pengelolaan dan penggunaannya (sebagaimana dikutip dari media Skandal).

Namun hal ini sangat bertolak belakang dengan pernyataan dari Ketua BPD Desa Lauran Simon Sikafir, bahwa terkait dengan pembangunan ruangan BPD pihaknya tidak tahu sama sekali.

Padahal ungkap Sikafir, sesuai prosedural dalam pembangunan desa sangat diharapkan peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) terutama dalam bidang  penyusunan perencanaan pembangunan.

Selain itu,dirinya beserta perangkat BPD sama sekali tidak tahu menahu terkait pembangunan ruangan BPD.

“Sesungguhnya  pembangunan maupun perencanaan anggaran desa harus melalui musyawarah dan setidaknya BPD menyetujui pembangunan ruangan tersebut,jangan dia semena-mena saja mengambil tindakan di luar BPD tanpa musyawarah desa dengan membentuk tim khusus dia saja,apa lagi soal anggaran operasional  BPD,tidak ada putusan dalam sebuah forum musyawarah terkait dengan pembangunan ruangan BPD, namun ketika proses pembangunan , saya sebagai Ketua BPD, baru mengetahui bahwa Pj Kepala Desa Lauran memakai anggaran Operasional BPD untuk pembangunan  tersebut,”jelas Simon Sikafir .

Begitu juga dengan pernyataan Bendahara BPD yang sekaligus merangkap sebagai guru Paud desa Lauran,Maria dolorosa Reresy.

Menurut Maria bahwa dirinya sebagai bendahara BPD saat itu tidak tahu kalau anggaran silpa 2019 sudah dicairkan di 2020 ini.

“Saya baru  mengetahui anggaran tersebut sudah dicairkan dari perangkat desa dan sebagai bendahara BPD,saya di perintahkan langsung oleh Simon Sikafir Ketua BPD untuk menanyakan anggaran Operasional BPD ke Sekdes,”tambahnya.

Namun Sekdes menjelaskan bahwa memang benar anggaran operasional BPD itu ada akan tetapi sudah dipakai untuk pembangunan ruangan BPD sesuai kebijakan yang diambil sepihak oleh pemerintah desa tanpa musyawarah bersama.

Selain itu,Maria juga menjelaskan kalau tunjangan guru paud belum terbayar sampai pada bulan Oktober.Sementara baru terbayar tiga bulan awal tahun 2020 yaitu Januari,Februari dan Maret.sementara dari bulan April sampai Oktober belum di bayar.

Related posts