Kejari Saumlaki, Pemerintah Desa Lauran Wajib Publikasi Informasi Anggaran Desa

  • Whatsapp

SAUMLAKI,N25NEWS.com -Pemerintah Desa wajib memasang publikasi anggaran desa, baik Dana Desa maupun Alokasi Dana Desa. Publikasi ini sebagai bentuk transparansi informasi publik terkait penggunaan anggaran desa.

Hal ini di ungkapkan Kepala Kejaksaan Negeri (KEJARI) Saumlaki, Mujiarto,S.H,MH kepada N25NEWS.com Biro KKT Rabu(22/10).

Menurut Mujiarto,masyarakat butuh dan ingin mengetahui secara pasti anggaran desa dan peruntukkannya. Sehingga dengan adanya papan publikasi, masyarakat diharapkan mengetahui, mengerti, dan ikut mengawal sesuai peruntukkannya. “Kami meminta pemerintah desa untuk mempublikasikan anggaran desa, agar masyarakat mengerti untuk apa saja penggunaan dana desa itu,” ungkap Mujiarto.

Publikasi tersebut bisa dilakukan dengan membuat papan atau baliho informasi terkait anggaran desa. Selain itu juga bisa dilakukan dengan pemasangan spanduk tentang anggaran desa dan peruntukkan nya.

Tugas Pejabat Kades tersebut mempersiapkan pemilihan Kepala Desa, bukan sibuk menjadi suplayer pengadaan barang/jasa. Terlebih, jika Pejabat Kades terlibat langsung dalam mengurusi pekerjaan proyek, alias jadi suplayer atau pemborong,  jelas menyalahi seperti Pejabat Kepala Desa Lauran.

Hal ini diduga kuat terjadi di Desa Lauran yang diduga dilakukan sang Pejabat Kades itu. Jika ini terjadi,  diminta Kepada Bupati Kepulauan Tanimbar untuk mengevaluasi Pejabat Kades Lauran. Inspektorat Daerah perlu juga untuk memanggil Pejabat Kades Lauran, agar dimintai ketetangan lebih lanjut.

Selain itu lanjut Pelaksanaan kegiatan khususnya belanja barang dan jasa, konsepnya adalah Swakelola, yaitu kegiatan Pengadaan Barang/Jasa dimana pekerjaannya DIRENCANAKAN, DIKERJAKAN dan/atau DIAWASI sendiri oleh Tim Pengelolah Kegiatan.

Seperti yang terjadi di Desa Lauran,  Pejabat Kepala Desa yang diduga menjadi Suplayer pengadaan barang/jasa, dalam bentuk material berupa pengadaan kayu, pasir, batu, dan lainnya, tanpa perdayakan masyarakat setempat.

Terkait Dana Desa (DD) Kepala kejaksaan Negeri Saumlaki menjelaskan bahwa  harus dilakukan melalui mekanisme penggunaan DD tersebut.

Katanya,setiap perencanaan   pembangunan desa yang mana sumber anggaran tersebut dari DD perlu adanya transparansi dan melalui Musyawarah Desa,kepala desa maupun perangkat desa tidak semena-mena  menetapkan perubahan kegiatan yang sudah ada dalam anggaran Silpa melalui kebijakan pejabat kepala desa tanpa musyawarah.apalagi tanpa sepengetahuan BPD.Karena BPD disini perannya sangat penting,yang mana fungsi dan tugas BPD sebagai badan pengawasan Desa,otomatis segala pembangunan suatu desa harus diketahui BPD melalui Musyawarah bersama masyarakat. Seperti yang terjadi di Desa Lauran,  Pejabat Kepala Desa yang diduga menjadi Suplayer pengadaan barang/jasa, dalam bentuk material berupa pengdaan kayu, pasir, batu, dan lainnya, tanpa perdayakan masyarakat setempat.

“Aperatur desa yaitu pejabat desa beserta perangkat desa dilarang keras menjadi suplayer dalam suatu program pembangunan desa.mengapa demikian,karena Dana Desa di peruntukan untuk kesejahteraan masyarakat itu sendiri,”tegas Kejari mengakhiri.

Reporter : SNRA

Editor : Redaksi

Related posts