Kepala Desa Atubul Dol Dilapokan Warganya Ke Polres MTB

  • Whatsapp

SAUMLAKI,N25NEWS.com-Permasalahan menyangkut keuangan desa kembali terjadi di wilayah Kabupaten Kepulauan Tanimbar (KKT).Kali ini,warga Desa Atubul Dol,Kecamatan Wertamrian melalui tokoh masyarakatnya,melayangkan surat laporan kepada kepala desanya terkait adanya dugaan penyalagunaan APBDes tahun 2019 ke Polres MTB.

Warga desa Atubul Dol kesal karena menurut mereka,ada beberapa pekerjaan fisik yang belum diselesaikan hingga sekarang ini. Seperti pengerjaan rehab balai desa, pembangunan rumah layak huni (RLH) serta pengerjaan rabat jalan dan bantuan rumah setengah jadi,sampai hari ini tidak ada transparansi terkait penggunaan APBDes bagi pekerjaan proyek diatas.

Ironisnya lagi,kebijakan yang diambil kepala desa (Kades) mengenai pembangunan desa,seperti beberapa proyek yang melibatkan warga desa setempat,namun sampai hari semua pekerjaan tersebut faktanya dilapangan belum sama sekali ada realisasinya bahkan tidak terselesaikan.Sementara danahnya dari APBDes yang sudah tutup buku.

“Sebagai warga desa,saya mempertanyakan terkait pembayaran tunjangan kepada perangkat desa seperti Kaur Umum dimana sudah 8 bulan belum dibayar.Anehnya tunjangan Ketua BPD 8bulan namun dibayar 12 bulan,kemudian pembelian motor bekas yang harganya mengalami mark up dan perjalanan dinas Kades ke Jakarta,”ungkap warga Atubul Dol.

Selain itu,kepela desa Atubul Dol dalam melaksanakan fungsi kontrolnya pada beberapa kegiatan desa,namun sama sekali tidak melibatakan alat kelengkap pemerintah desa (Pemdes) seperti PT,PKD,TPKD dan Tim 11,bahkan lebih anehnya Sekdes sebagai rohnya pemerintahan desa juga tidak dilibatkan dalam tahapan APBDes.

Adapun,terkait dengan pembangunan 10 unit rumah layak huni (RLH),warga Atubul Dol dibuat kecewa terkait dengan bahan materialnya yang sama sekali tidak sesuai RAB (Rencana Anggaran Biaya),seperti paku 10 kilo,namun diberikan 1 kilo.Selain itu,RLH ini harus miliki plafon namun tidak ada,diketahui Pemdes akan jadikan triplek untuk teras rumah layak huni.
Sementara itu,Kepala Desa Atubul Dol Kasianus Ngiranmele saat dikonfirmasi N25NEWS.com,mengatakan pemerintahannya sekarang ini tidak menerapkan program dari pemerintahan sebelumnya,dimana seperti RLH ini sebelumnya tidak diperbolekan masuk ke RLH,namun sekarang boleh masuk,warga yang tidak masuk itu karena terjadi silang pendapat dengan Pemdes.

“Dalam menjalankan program desa ini tidak ada yang saya sembunyikan atau tidak transparan,sebab ketika saya menjabat sampai sekarang,saya selalu membuat laporan pertanggung jawaban,baik penerima manfaat dan apa yang diberikan pemerintah kan langsung diketahui kekurangan dan kelebihannya dimana,”jelas Ngiranmele.

Diakuinya,diluar berbagai program pembangunan yang di pertanyakan warga Atubul Dol.Ia menandaskan ada kebijakan dari Pemdes,yang sudah barang tentu demi kepentingan warganya.Selain itu,dirinya telah menindaklanjuti semua program desa,namun disayangkanya masyarakat masih terus mempertanyakannya.

“Untuk itu,perlu saya tandaskan selaku manusia punya kelemahan dan kekurangan yang ada,tetapi intinya adalah semua program yang ada ditahun 2019 kita telah melaksanakanya sesuai dengan mekanisme dan sama sekali tidak ada kepentingan apapun untuk pribadi saya,”tandas Ngiranmele.
Reporter : Imam S
Editor : Aris Wuarbanaran

Related posts