Klarifikasi Persoalan Ratissa,Kuasa Hukum Bupati KKT Gelar Jumpa Pers

  • Whatsapp

SAUMLAKI,N25NEWS.com- Terkait klarifikasi persoalan mantan anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Tanimbar (KKT) Soni Ratissa mengeluarkan kata-kata diduga menyinggung Bupati KKT,Petrus Fatlolon yang diberitakan salah satu media online.Olehnya,kuasa hukum Bupati KT,Kilyon.Luturmas. SH,bersama Kabag Hukum Sekda KT,S Ranbalak.SH, gelar jumpa pers di Cafe Joas Saumlaki,Senin (13/7).

“Kita hanya membatasi diri dalam ruang lingkup persoalan Pa Soni Ratissa atas proses persidangan yang sedang berlangsung, sebentar lagi dan akan ada keputusan di Pengadilan,”kata Ranbalak dalam jumpa pers tersebut.

Lebih lanjut,Ranbalak mengatakan,pihaknya perlu menyampaikan untuk hal-hal diluar konteks ini,sebab pihaknya tidak miliki hak jawab dan kewenagan diberikan Bupati sebatas klarifikasi serta penjelasan terhadap kasus yang sebentar digelar.Selain itu,pihaknya perlu meluruskan agar tidak terjadi polimik bahwa ada indikasi terjadi amputasi terhadap hak imunitas pada DPRD secara generalis.

“Sebetulnya pemikiran ini sangat sempit karena kita meletakkan pada konstruksi hukum secara  universal, maupun nasional. Soal hak imunitas itu dalam konteks bahwa DPRD punya kewenangan untuk mengawasi.Hal ini berangkat dari roh  trias politika yang merupakan pondasi demokrasi moderen saat ini.Ada kewenangan parlemen untuk mengawasi bukan mencederai dan mengobok –obok,”jelasnya.

Tetapi Ada kebebasan yang diberikan,namun bukan kebebasan yang liberal yang keluar dari konteks,  sehingga terhadap proses hukum yang sedang berlangsung, itu kewenangan bukan ada pada eksekutif tetapi eksekutif hanya mengusulkan melaporkan tapi persoalan itu masuk ranah hukum itu,kewenangan yudikatif yang menilai dari tingkat penyidik sampai kepada pengadilan.

“Jadi tidak lalu kita mengamputasi hak – hak DPRD,di negara ini tidak ada yang kebal hukum,negara hukum yang kita sementara mendewakan Indonesia ini sebagai negara hukum tidak serta merta eksekutif mengintervensi kewenangan yudikatif.” ujar Ranbalak.

Selain itu, Ranbalak tambahkan,didalam setiap kasus yudikatif melihat pendekatan hukum dan ini ada unsur yang terpenuhi,maka mereka pasti akan memproses sesuai dengan mekanisme dan hukum acara yang ada di Indonesia. Persoalan pencemaran, penistaan dan sebagainya itu,persoalan pidana hukum publik,berhadapan dengan Negara,karena memberikan ketidaknyamanan bagi orang perorang.

Sementara itu,Kuasa Hukum Bupati KT,Kilyon Luturmas.SH mengatakan, pada pokoknya yang disampaikan adalah pihaknya,mencermati pemberitaan media online,Soni Ratisa sejak tanggal 10 dan 12 Juli 2020, dengan judul kritik kinerja Bupati,anggota DPRD didituntut secara hukum dan tak terima anaknya didakwa ibunda Ratisa semoga masih ada keadilan.

Selaku kuasa hukum Bupati KT,bahwasanya legal standing kuasa hukum Frendy Lololuan.SH.MH dari terdakwa Ratisa tidak diakomodir dalam persidangan dan saat sidang kuasa hukum terdakwa tidak dapat menunjukkan surat kuasa yang telah dilegalisir. Kemudian berita acara sumpah dan kartu advokadnya tidak sah secara hukum untuk  wakili klainya.berbicara mewakili Sony Hendra Ratisa.

“Kuasa hukum Ratissa kumudian digantikan dengan  Andreas Go. SH,yang dapat menunjukan kapasitasnya sebagai kuasa hukum.Oleh karena itu,dia (Frendy Lololuan. SH. MH) tidak pernah mendampingi klainya.Jadi pemberitaan mengenai kuasa hukum Ratissa yang sah itu tidak benar,”jelas Luturmas.

Dijelaskannya lagi,substansi pokok perkara yang dianulir dalam pasal 338 undang -undang nomor 17 tahun 2014 tentang MD3 yang menegaskan anggota DPRD tidak dapat dituntut dipengadilan,baik pernyataan tertulis maupun tidak tertulis,didalam maupun diluar gedung DPRD.Pasal tersebut tidak serta merta dianggap pasal sakti untuk melindungi anggota DPRD, itu tidak dari segala jeratan hukum.

Jadi anggota DPRD boleh dianggap bisa melakukan segala tindakan untuk mengatasnamakan seseorang seakan-akan mereka ini kebal hukum.Sehingga kalaupun seorang anggota DPRD melakukan persoalan pidana tidak boleh dinetralisir seakan-akan anggota dewan itu ketika satu dituntut semua itu bisa bungkam dan tidak bisa berbicara.

Karena itu terhadap persoalan jeratan hukum tadi sesungguhnya pertanggungjawaban pidana adalah pertanggungjawaban person dimana,dari pemeriksaan para saksi dan para ahli,yang telah disidangkan yang pihaknya (Kilyon Luturmas ) ikuti sejak awal sidang menjelaskan bahwa tiga saksi yang melihat dan mendengar langsung pernyataan yang disampaikan oleh terdakwa Soni Ratisa diluar rapat resmi DPRD.

“Pernyataan Soni Ratisa adalah Bupati Petrus Fatlolon berangkat bolak balik Jakarta hasilnya nol,itu pernyataannya sesuai fakta persidangan yang menjadi saksi itu tiga orang anggota DPRD yang memberikan kesaksiannya itu jelas, sehingga lalu tidak digiring opini bahwa seseorang itu didakwa seakan-akan tidak ada masalah kok DPRD saja tidak didakwa. “urai Luturmas.

Atas laporan ketiga saksi tersebut,Bupatipun mengadukan laporan polisi ke Polres MTB.Terkait putusan Mahkamah Konstitusi nomor 013-022/PUU/IV/2006, dari putusam MK tersebut, tidak pernah membatalkan pasal 207 KUH Pidana,yang digunakan JPU pasal ini hanya menambah fase harus ada pengaduan dari korban secara langsung sehingga pasal ini hanya menambahkan tidak ada perubahan.

“Untuk itu,saya tegaskan tidak ada seorang pun di Negara ini yang kebal hukum.Seperti yang terjadi pada Soni Ratissa,ketika persoalan pidana menjeratnya,lalu semua anggota DPRD dibungkam,kalau berbicara pasti ada jeratan,semua itu kembali ke person.Tidak lalu seluruh anggota dewan membawa media yang cukup kencang dimainkan peran untuk kasus Ratissa,”tandas Luturmas.

Reporter      : JIA

Editor          : Aris Wuarbanaran

Related posts