Masela Meminta Bupati Menindaklanjuti 30 Persen Hasil Penebangan Hutan PT. KJB Untuk Masyarakat KKT

  • Whatsapp

SAUMLAKI,N25NEWS.com -. “Merasakan rasa yang sangat letih atas semua ini karena hadirmu bagaikan ” ADA DAN TIADA ” LIrik Lagu Uthopia kalau di sandingan dengan persoalan industrl primer HPH KKT sangat beralasan adanya.
Hal ini yang membuat Jems Masela Ketua Dewan Pimpinan Cabang Lembaga Aliansi Indonesia Kabupaten Kepulauan Tanimbar angkat bicara.

Dirinya menyoroti terkait Nota Kesepahaman bersama antara Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar dengan PT. Karya Jaya Berdikari yaitu Pemenuhan bahan baku kayu Industri primer hasil hutan di Kabupaten Kepulauan Tanimbar yang tertuang dalam surat dengan nomor : 604.6 /70/MOU/2018. Nomor : 37/KJB-Ambon/III/2018 yang di tandatangani Pada 26 Maret 2018 lalu bertempat di Saumlaki.

Terkait dengan hak tersebut Jems meminta kepada Bupati Kabupaten Kepulauan Tanimbar agar menindaklanjuti MoU kesepakatan bersama antara Pemerintah Daerah dan PT. Karya Jaya Berdikari (HPH) menyangkut 30℅ pemenuhan bahan kayu industri primer hasil hutan di Kabupaten Kepulauan Tanimbar.

Dia mengutip dalam MoU pada pasal 3 tentang tugas dan tanggung jawab para pihak dalam nota kesepahaman bersama ini meliputi : penyediaan kebutuhan bahan baku kayu sebesar 30% untuk memenuhi kebutuhan industri primer di KKT. Penunjukkan Badan Usaha Milik Daerah oleh pihak pertama sebagai pengelolah bahan baku untuk industri primer hasil hutan kayu. Penyerahan SawMil untuk selanjutnya dikelolah oleh pihak pertama Pemda KKT.

“Berdasarkan hasil kesepakatan ini Saya meminta kepada Pemerintah Daerah KKT agar segera menindaklanjuti hal tersebut, jika tidak di sikapi korbannya adalah masyarakat KKT,”tegas Masela.

Dia juga menyentil terkait rakyat kecil yang berusaha mencari nafkah demi anak cucu mereka yang melanjutkan studi tiba – tiba memerlukan bantuan secara mendadak dalam waktu satu minggu tidak ada jalan lain yang ditempuh orang tua, alternatif yang diambil adalah dengan cara memotong kayu dihutan satu atau dua kubig demi biaya studi anak – anak mereka, sekalipun tanpa sadar sudah menyalahi, jika tidak mengantongi ijin, resikonya harus berurusan dengan hukum.

Untuk itu Jems berharap kepada Pemerintah Daerah KKT untuk tidak menutup mata dan berpura – pura tidak tahu atau lupa terkait dengan MoU dimaksud.

PT. Karya Jaya Berdikari kata Jems Masela, Ketua Dewan Pimpinan Cabang Lembaga Aliansi Indonesia KKT,selama ini, dengan ijin yang dikantongi untuk meraup keuntungan milyaran, bahkan mungkin triliun telah menyetujui 30% kepada pihak pertama (Pemda), sangat disayangkan jika Pemda tidak berlakukan demi kemaslahatan rakyat, juga pembangunan daerah.

“Kini masyarakat dengan segala keterbatasan menerobos melintasi hutan belantara untuk memotong kayu satu sampai dua kubig untuk keperluan mereka dan pembangunan, mereka harus berfikir 1000 kali lipat akan ditangkap,”tutur Masela.

Katanya lagi,tugas dan tanggungjawab rakyat sebagai pemilik dan sekaligus pemegang kedaulatan. Rakyat yang saat ini bertanggungjawab mempertahanlan dan menjaga stabilitas negara. UUD 1945 pasal 33 ayat 3, bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar – besarnya untuk kemakmuran rakyat. Oleh karena itu UUD 1945 sebagai landasan konstitusi NKRI telah mewajibkan rakyat sebagai warga negara. rasanya rakyat tidak merasakan suatu ketidakadilan.

Untuk itu,Ketua DPC Lembaga Aliansi Indonesia KKT itu berencana mengkordinasikan dengan Dinas Kehutanan Provinsi terkait MoU tersebut jika tidak dilaksanakan oleh Pemda KKT.
Menurut Jems,sudah sewajarnya Dinas yang punya kewenangan mempunyai hak mengusulkan untuk mencabut izin HPH tidak ada alasan lagi. MoU adalah dasar untuk meminta Pemda KKT harus lakukan 30 persen dari hasil penebangan hutan oleh PT. Karya Jaya Berdikari.

Jems pun mengingatkan kepada Pemda KKT, dengan moto LAI ” Mengajak Seluruh Pejabat Tinggi Negara, Pemerintah, TNI-Polri, Pengusaha dan Masyarakat Indonesia mari bersama – sama kita STOP dan CEGAH pungutan liar, korupsi, kolusi, nepotisme, teroris dan narkoba untuk menyelamatkan aset Negara. Menegakkan keadilan dan kebenaran, menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia.

”Saya meminta, kepada Bupati Kepulauan Tanimbar untuk mengutamakan kepentingan rakyat yang adalah Tuan yang mesti dilayani dengan sungguh dan ikhlas, suara rakyat Tanimbar adalah suara rakyat Indonesia, suara mereka adalah keadilan mengakhiri pernyataannya.,”tutup Jems Masela Ketua DPC Lembaga Aliansi Indonesia KKT.

Reporter : Imanuel S
Editor : Redaksi

banner 300x250

Related posts

banner 468x60