Masela,Anggota DPRD KKT,Jangan Memble Awasi Proyek Bermasalah

  • Whatsapp

SAUMLAKI,N25NEWS.com-Fungsi pengawasan DPRD Kabupaten Kepulauan Tanimbar (KKT), secara politis normatif dilakukan melalui hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat, tetapi dalam pelaksanaanya hak-hak tersebut belum perna digunakan oleh DPRD KKT dalam rangka pengawasan terahadap pembangunan infrastruktur di pedesaan.

Hasil pantauan N25NEWS.com,menunjukan ada beberapa pembangunan proyek dengan jumlah nilai kontrak miliaran rupiah yang dikerjakan satu perusahan adalah hal yang luar biasa aneh, kemudian tidak ada pengawasan serius, bisa jadi kong kali kong yang berakibat mubasir.

“Olehnya,kami minta DPRD Kabupaten Kepulauan Tanimbar, dan komisi yang membidangi pembangunan dan kontruksi,diminta tidak saja santai, atau tidak ‘memble’ dalam mengadakan pengawasan pekerjaan proyek-proyek miliaran tersebut, sehingga tidak ada dugaan kong kali kong,”tutur Jams.

Terkait beberapa proyek miliaran (DAK 2019) yang kini jadi perahatian masyarakat desa setempat, dimana ketidakjelasan waktu pekerjaannya berapa lama, yang tidak tertera pada papan informasi membuat pertanyaan media inipun yang langsung ke lokasi pekerjaan.

“Kita ketahui desas-desus terkait pekerjaan proyek-proyek yang tidak adanya satupun alat berat pada lokasi proyek tersebut, sangat membingungkan, karena anggaran berjumlah milyaran rupiah, namun pekerja tetap bekerja manual,”ungkap Jams.

Menyikapi dugaan persoalan tersebut,maka Ketua DPC LAI KKT,Jams Masela mengatakan, DPRD KKT, mempunyai kedudukan sebagai perwakilan rakyat yang berada didaerah dan unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Olehnya DPRD sebagai wakil rakyat mempunyai wewenang dalam pengawasan terahadap kebijakan pemerintah daerah.

Sala satu kebijakan pemerintah daerah yang berkaitan dengan fungsi pengawasan adalah pembabgunan di pedesaan.
Masela menambahkan, Sebagai Lembaga Legislatif, DPRD merupakan bagian dari tanggung jawab pemerintahan daerah dalam pengurangan kemiskinan, pemerataan ekonomi dan pembangunan.

Untuk alokasi anggaran, selain eksekutif yang berperan, DPRD juga bertanggung jawab ketika penjaringan aspirasi masyarakat.

Oleh karena itu, sesungguhnya DPRD lebih berfungsi sebagai lembaga pengontrol terahadap kekuasan pemerintah daerah dari pada sebagai lembaga legislatif dalam arti yang sebenarnya.

Namun dalam kenyataan sehari-hari, lembaga DPRD itu biasa di sebut sebagai lembaga legislatif. Tugas dan wewenang pengawasan yang dimiliki oleh DPRD Kabupaten KKT, merupakan kewenangan diberikan oleh Undang-Undang dalam mendukung kinerja DPRD,dalam mengawasi kinerja pemerintah daerah dalam melaksanakan pembangunan.

Untuk itu saya harap, amanat UU, jangan sampai di sebut, “memble” dalam melakukan pengawasan, termasuk yang di maksutkan pekerjaan-pekerjaan proyek miliaran oleh satu perusahan saja,”tandas Masela.

Reporter : Jams Masela

Editor : Aris Wuarbanaran

Related posts