Pejabat Kepala Desa Lauran Diduga Tidak Transparan Terkait Dana Silpa 2019

  • Whatsapp
Kantor Desa Lauran

SAUMLAKI,N25NEWS.com-Justus Buwariat,Pejabat Kepala Desa Lauran Kecamatan Tanimbar Selatan (Tansel) Kabupaten Kepulauan Tanimbar (KKT),dinilai tidak transparan terkait dengan anggaran Silpa ditahun 2019,yang telah dicairkan tahun  2020 sehingga menjadi tanda tanya dan perbincangan di kalangan sebagian warga desa tersebut.

Adapun,Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008,tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) adalah salah satu produk hukum Indonesia yang bertujuan untuk menjamin hak warga negara agar mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, proses pengambilan keputusan publik, serta alasan pengambilan suatu keputusan publik.

Selain itu juga,untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik,yang transparan, efektif, efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan.Meskipun undang-undang KIP tersebut telah diberlakukan, namun masih saja ada oknum yang tidak mengindahkannya.

Diketahui proyek bangunan anggaran Dana Desa (DD),Silpa tahun 2019 yang dicairkan di tahun 2020 Desa Lauran,diperuntukan untuk pembangunan perbaikan jalan setapak yang pekerjaannya hanya menempelkan kembali jalan yang sudah pecah atau berlubang.

Adapun,pada pekerjaan tahap satu (1),dengan jumlah anggaran tidak di ketahui warga karena tidak ada pemberitahuan,bahkan tidak ada papan informasi. Pekerjaan tahap ke dua adalah pembangunan ruangan Badan Pengawas Desa (BPD),yang di taksir berukuran 8×3 cm,dengan jumlah anggaran Rp.66.395.000,00,ini dibuat dalam bentuk papan informasi.

Setelah wartawan N25NEWS.com,bertemu dengan Pejabat Kades  Lauran dan meminta agar bisa transparan ke masyarakat, agar tidak ada dugaan bahwa menutupi anggaran tersebut.

Pantauan  Media ini papan informasi atau biasa disebut plang proyek tidak dipasang di area pembangunan perehapan penutupan jalan setapak yang berlubang atau pecah, dengan demikian akan di pertanyakan warga dan tidak ada yang sala jika di komplain sebagian warga Desa.

Saat dikonfirmasi,pejabat kades Lauran Justus mengatakan proyek yang dikerjakan tersebut menggunakan anggaran Dana Desa.Dirinya membenarkan hal tersebut,”Memang benar anggaran DD dari Silpa 2019 telah dicairkan ditahun 2020 dan diperuntukan untuk perehapan jalan setapak dengan cara menempel bagian jalan-jalan yang pecah,”ungkap Pejabat Desa Lauran.

Selain untuk pekerjaan di desa, untuk bahan bangunan seperti material kayu, batu, pasir, di kerjakan semuanya oleh Pejabat Kepala desa, tanpa melibatkan warga untuk bisa mendapatkan pekerjaan. Namun,semuanya diatur oleh Pejabat Kades sendiri. Artinya pejabat kades sendiri yang menopoli pekerjaan lebih pasnya dikatakan sebagai suplayer sendiri.

Alasan apapun jika suatu pekerjaan yang berasal dari anggaran Negara, harusnya pemasangan papan informasi agar di ketahui warga dan hal tersebut adalah aturan, bukan mengada-ada, asal bapa senang. Ini merupakan amanat UU, jadi tidak ada alasan untuk tidak di informasikan.

“Berkaitan dengan keuangan desa, diduga Bendahara hanya sebagai simbol saja, terkait dengan anggaran yang di cairkan, masa keuangan semuanya di atur oleh pejabat kepala desa, bukan bendahara. Hal ini di benarkan Pejabat Kades Lauran, dengan alasan, saya hanya mengamankan saja, karena mengingat yang lalu-lalu ada penyalahgunaan,”tandas Justus, Pejabat Kades Lauran

Reporter     : JIAS

Editor         : Aris Wuarbanaran

Related posts