Pemkab Kepulauan Tanimbar Akan Mekarkan Raw Weturlely Latdalam,Dasmasela : Jika Dipaksakan Akan Ada Pertumpahan Darah

  • Whatsapp

SAUMLAKI,N25NEWS.com-Upaya Pemerintah Kabupaten Kepulauan Tanimbar untuk mekarkan Dusun Raw Weturlely Desa Latdalam,dikecam Melky Dasmasela salah satu tokoh masyarakat Desa Latdalam.Pasalnya,Pemkab Tanimbar begitu ngotot sedangakan Dusun Raw Weturlely belum memenuhi persyaratan untuk dimekarkan.

“Saya sangat bingung dengan kebijakan Pemkab Kepulauan Tanimbar yang begitu ngotot untuk mekarkan Raw Weturlely yang jelas belum memilki persyaratan atau poin-poin apa saja yang perlu disiapkan dalam menunjang Raw Weturlely dimekarkan dari desa induk, “kata Dasmasela kepada N25NEWS.com belum lama ini.

Menurutnya,pemekaran sebuah dusun menjadi desa defenitif memang tidak dilarang,namun tentu harus sesuai dengan mekanisme.Ironisnya,Pemkab Kepulauan Tanimbar terkesan sesuka hati dan tidak pedulikan keinginan masyarakat bahkan memaksakan untuk mekarkan Raw Weturlely.

“Seluruh masyarakat Latdalam tidak menyetujui pemekaran tersebut,karena bagi kami rencana pemekaran itu tidak memenuhi persyaratan.Jika pemerintah daerah memaksa untuk pemekaran,maka akan terjadi pertumpahan darah antara desa Latdalam dan Raw Weturlely,”tegas Dasmasela.

Olehnya,Dasmasela meminta dengan tegas agar pemerintah daerah harus bijaksana dalam mengambil keputusan dan sejatinya harus hentikan upaya pemekaran Raw Weturlely,karena hal itu terlalu memaksakan kehendak masyarakat Desa Latdalam serta sangat merugikan masyarakat.

“Kami masyarakat Desa Latdalam nyatakan sikap bahwa tidak pernah mengakui untuk berikan batas-batas wilayah satu meterpun dari areal yang pemerintah sudah menyetujui dua hektar itu, “ujar Dasmasela.

Meki lalu tidak sampai pada pernyataan kesal terhada Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar saja,namun mengajak masyarakat seluruh Indonesia, juga kepada Presiden Jokowi cq Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, juga kepada Gubernur Maluku, terkait dengan jumlah penduduk, harus sesuai dengan jumlah yang ditetapkan dalam UU Desa.

Tamba dia, pada prinsipnya pemekaran suatu Desa pihaknya sangat mendukung, namun harus dibenarkan oleh undang-undang.Selama alur pemekaran dilakukan sesuai dengan prosedur atau mekanisme yang tidak bertentangan dengan UU desa, namun ini sepertinya dipaksakan oleh Pemerintah Daerah Kepulauan Tanimbar.

“Untuk itu, saya berharap Presiden Jokowi, Mendagri, dan Gubernur Maluku, tolong disikapi usulan Pemda Kepulauan Tanimbar,”tandas Meky Dasmasela.

Reporter  : JM

Editor      : Aris Wuarbanaran

Related posts