Pernyataan Werluka Terkait 9,3 M,Diduga Abaikan Proses Yang Sesuai Dengan Peraturan Perundang-Undangan

  • Whatsapp

SAUMLAKI,N25NEWS.com-Kanit I Subdit Tipikor Reskrimsus Polda Maluku, Kompol Laurens Werluka, SH, dalam pernyataannya pada sala satu media online, menyangkut pekan depan akan ditetapkan tersangka atas salah penginputan laporan keuangan Pemda anggaran Covid-19 tahun 2020, ke Polres Kepulauan Tanimbar, senilai 9,3 miliar, yang tertera pada LHP BPK RI perwakilan Provinsi Maluku.

Mensikapi pernyataan bapak Werluka pada media online tersebut, diduga bertendensi menjadikan seseorang sebagai tersangka dengan mengabaikan proses yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dapat menimbulkan pelanggaran etik dan disiplin anggota Polri.

Jems Masela, sala satu tokoh muda masyarakat Kecamatan Nirunmas, mengatakan, seyogianya pak Werluka, belum bisa memberikan pernyataan terkait dengan peken depan sudah ada penetapan tersangka terkait dugaan permasalahan yang diperiksa secara maraton di Polres Kepulauan Tanimbar, yang pendampingannya oleh penyidik Krimsus Polda Maluku.

Alasan Masela, bahwa untuk menetapkan seseorang menjadi tersangka, haruslah didapati bukti permulaan yang cukup yaitu paling sedikit 2 (dua) alat bukti, dan ditentukan melalui gelar perkara. Sehingga harus ada proses dalam menetapkan seseorang menjadi tersangka.

Masela melanjutkan, berdasarkan pasal 1 angka 11 Jo. Pasal 14 ayat (1) Perkap 12/2009, prosedur penyelesaian perkara termasuk penyidikan dan penetapan tersangka, harus dilakukan secara profesional, proporsional, dan transparan agar tidak ada penyalahgunaan wewenang dan lebih jau tidak semata-mata bertendensi menjadikan seseorang menjadi tersangka.

Tambahnya, bukannya tidak percaya terhadap profesional, proporsional Kepolisian, namun, harusnya sesuai dengan tata cara SOP pemeriksaan sebagaimana dimaksut oleh undang-undang, serta Peraturan Kapolri (Perkap).

Sebagian masyarakat, publik, heran saja dengan adanya pernyataan Kanit 1 subdit Tipikor Krimsus Polda Maluku ini. Pasalnya dalam pernyataan itu pekan depan akan ada penetapan tersangka, sekarang sudah lewat masa pekan depan, sebagaimana yang dimaksut oleh Werluka.

Sementara proses atas dugaan permasalahan sala input dan ketik tersebut, diduga belum rampung hingga detik ini, bagaimana, dan apa dasar diumumkannya pekan depan akan ada penetapan tersangka ? Hanya Pa Werluka, dan mungkin Tuhan, yang tau.

Putra Arma itu juga menyinggung tentang Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang 1945 demikian bunyinya, setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman, ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi. Lanjutnya, sehingga dalam melaksanakan tugasnya, anggota Polri wajib menjunjung tinggi hak asasi manusia, sesuai dengan Pasal 3 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri (PP 2/2003) jo. Pasal 10 huruf a Peraturan Kapolri Nomor 14 tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Republik Indonesia (Perkap KEEP).

Jems Masela mengatakan, mengeluarkan pernyataan yang bertendensi menjadikan seseorang sebagai tersangka, dapat menimbulkan pelanggaran terhadap hak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi. Sebab terhadap orang yang akan dijadikan tersangka tersebut dapat dikenakan upaya paksa sehingga akan menimbulkan ancaman ketakutan.

Jadi menurut Jems, masalah yang belum rampung dalam pemeriksaan, dan mungkin masi dalam pencarian alat bukti, jangan dulu lah mendahului untuk mengumumkan pekan depan akan ada penetapan tersangka, hal ini seharusnya di klarifikasi oleh pak Werluka, sehingga tidak menimbulkan tanya pada publik. Jems juga berencana akan mendatangi BPK RI Perwakilan Propinsi, Kapolda Maluku. Bahkan jika sempat, akan ke Mabes Polri, untuk pertanyakan SOP dalam penetapan tersangka, dalam penyidikan suatu perkara yang diduga, belum layak untuk diumumkan tersangka pada suatu media massa, baik itu elektronik, online dan cetak.

Berkaitan dengan hal ini, Jems menambahkan, tidak ada intervensi politik, dari pihak manapun, namun ini adalah murni, untuk terciptanya sesuatu agar terang benderang, dan dapat dipercaya oleh publik. Dia juga miminta kepada Kapolda Maluku, agar dapat menyikapi pernyataan Pak Werluka, terkait dengan “Pekan ini, Kepolisian Tetapkan Tersangka Kasus 9,3 Miliar”, sementara sudah melewati batas waktu yang di uangkapkan pada sala satu media online tersebut. Upaya sudah di lakukan untuk menghubungi Pak Werluka via telepon, namun dua nomor hp yang dihubungi, tidak aktif, pungkas, Jems.

Reporter  : JM

Editor      : Redaksi

Related posts