Tantang Pusat Dan Propinsi, Karateker PWI Kepulauan Tanimbar, Atas Penganiayaan Terhadap Wartawan

  • Whatsapp
Jams Masela

SAUMLAKI,N25NEWS.com-Penganiayaan terhadap saudara Soni Motorbongs yang berprofesi sebagai Wartawan Tabloid Skandal dan juga sekretaris Perkumpulan Wartawan Online Independen Nusantara (PWO-IN), mengundang reaksi dari Jems Masela, salah satu aktifis Lembaga Aliansi Indonesia, di Kepulauan Tanimbar itu.


Jems sangat menyayangkan organisasi PERS yang berada di Pusat, dan Propinsi, serta daerah Kabupaten, diam tak berkutik saat wartawan mendapat perlakuan yang tidak adil,salah satunya yakni terjadi dugaan penganiayaan di Kepulauan Tanimbar.


Jems Masela menyinggung terkait organisasi PERS mulai dari Pusat hingga Kabupaten, dinilai apatis dan diam diri saat terjadi hal yang tidak diinginkan bagi seorang pemburu berita. Sentil terkait PWI, Propinsi, serta Pengurus yang ada di Kepulauan Tanimbar, tidak bisa berdaya, namun jika di suruh untuk merekrut calon anggota PWI, di nomor satukan.


Ujung-ujung miliki anggota saja untuk membesarkan organisasi agar bisa melakukan terobosan-terobosan kepada pemerintah, namun saat seorang wartawan mendapat intimidasi, ancaman, bahkan hingga terjadi penganiyaan, mereka hanya duduk dan melihat begitu saja.


“Saya menentang pengurus pusat PWI, pengurus propinsi, dan pengurus Kabupaten, jangan hanya bicara, namun saya mengundang kehebatan, jentelmen kalian dalam mengawal serta menindaklanjuti masalah penganiayaan yang terjadi di kabupaten kepulauan tanimbar, hingga proses hukum sampai akhir di pengadilan,”kata Jams.


Selain itu,wartawan bekerja berpedoman pada kode etik jurnalistik, baik kode etik jurnalistik masing-masing organisasi, maupun kode etik jurnalistik yang di tetapkan Dewan Pers. Di mana, pers bekerja menurut peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh Dewan Pers.


Jems sangat kesal dengan organisasi, dan tegas kepada Dewan Pers untuk tidak selalu memperhatikan tentang organisasi persnya, namun lebih memperhatikan kepada profesi wartawan dari salah satu media yang tercatat dalam suatu perusahan, dan terigister di Dewan Pers.


Agar ada masalah dengan wartawan media tersebut, Dewan Pers dan Perusahan persnya yang bertanggung jawab, itu lebih baik dari organisasi Pers yang katanya siap melindungi wartawan.


Masela meminta kepada Dewan Pers, untuk mengeluarkan MOU dengan Mabes Polri, untuk semua media, bukan kepada organisasi yang tidak bisa bertanggung jawab kepada profesi wartawan.


Lanjutnya, apa yang di maksut Dewan Pers segera berkordinasi dan meminta kepada Kapolri, agar memberitahukan kepada semua Polda, Polres, agar Perlindungan terhadap wartawan harus diimplementasi, bukan hanya dengan membaca aturannya saja.


“Saya sangat sesalkan sikap pengurus PWI (Karateker) Kepulauan Tanimbar, yang dinilai lamban dan hampir tidak bisa melakukan apa-apa saat penganiayaan terjadi kepada salah satu rekan wartawan yang mendapat penganiayaan tanggal 9 November 2020,”tegasnya.


Terkait permasalahan penganiayaan yang dilakukan oleh oknum Honorer pada salah satu Dinas di Kepulauan Tanimbar, beberapa media Online, surat kahbar mendatangi polres agar proses hukum berjalan sesuai pasal yang di sangkakan.


“Kami menyerahkan sepenuhnya kepada Polres Kepulauan Tanimbar, agar dalam perkara tersebut bisa di kembangkan lebih dulu tentang asal muasal, hingga terjadi penganiayaan tersebut, dan jangan dulu terlalu fokus kepada masalah di tanggal 09/11/2020, saat itu. Sekali lagi perlu pengembangan madalahnya,” harap Jems.


“Untuk itu,Dewan Pers, diminta untuk monitor permasalahan penganiayaan ini, saya akan selalu mengingatkan rekan-rekan wartawan di tanimbar, untuk bersama meminta bantuan ke Dewan Pers, untuk mengawal masalah dimaksut,”tandasnya.

Reporter : JIA


Editor : Aris Wuarbanaran

Related posts