Terkait Bayar Tanaman Di Lokasi Apron Desa Tumbur,Jams Masela Angkat Bicara

  • Whatsapp
aktifis Lembaga Aliansi Indonesia (LAI) Kabupaten Kepulauan Tanimbar,Jams Masela

SAUMLAKI,N25NEWS.com-Kepala Bidang (Kabid) Aset Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar (KKT), L.E.Layan SE, MSi, M.Ec.Dev,dalam pernyataan resminya di media online dan cetak pada selasa 21 Juli 2020 bahwa terjadi rekayasa dalam proses pembayaran itu tidak benar.Namun,sesuai data dari masyarakat dan tanpa ada penambahan atau pengurangan.

Kemudian ditambahkan oleh Kabag Hukum Setda Kabupaten KKT,Sebatianus Ranbalak SH.M.Hum,dalam pernyataannya juga mengungkapkan proses pembayaran hak masyarakat sudah klear.Jadi,tidak perlu lagi ada pikiran-pikiran tambahan atau penafsiran terkait dengan hak kepemilikan.Selain itu,kata dia (Ranbalak),tidak ada akibat hukum yang timbul sebab semua hak sudah di bayarkan.

Atas pernyataan kedua pejabat di lingkup pemerintah daerah (Pemda) KKT tersebut,mengundang reaksi keras dari aktifis Lembaga Aliansi Indonesia (LAI) Kabupaten Kepulauan Tanimbar,Jams Masela.

Ditegaskan Masela,Aliansi Indonesia mendukung pemerintah yang sah,mulai dari pusat hingga daerah. Siapapun yang berusaha mengalihkan pemerintah,merongrong dan ingin memisahkan diri dari NKRI, Aliansi Indonesia akan jadi garda terdepan mendukung TNI dan Polri,untuk mempertahankannya.

“Terkait dengan masalah pembayaran tatanaman yang berada di lokasi Apron desa Tumbur,data yang di masukan pada Aset Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah adalah rekayasa,karena kami melakukan investigasi dengan beberapa media di lokasi bersama pemilik lahan dan tuan tanah,ternyata benar ada yang tidak memiliki lokasi dan tanaman namun di akomodir dalam pembayaran,”ungkapnya.

“Kami pun mendatangi kepala desa (Kades) Tumbur, konfirmasi beberapa media,Kades membenarkan data yang jelas dan ia mengatakan hanya tujuh nama yang di berikan ke Dinas Aset Badan Pengelolaan Keuangan dan Ased Daerah KKT,namun mengapa tiba-tiba menjadi sembilan nama ? Kades juga bingung saat mengetahui sembilan nama, dari mana dua nama ini menyusul ,”tanyanya.

Lebih lanjut Jams menjelaskan, kepala desa Tumbur,Isaias Malindir,secara gamblang mengakui dalam konfirmasi itu,tidak mengetahui dua nama warga tersebut,karena pada saat pendataan,para pemilik tanaman dilokasi itu ada,pertanyaannya,dari mana dua nama ini menyusul menjadi sembilan nama, padahal seharusnya tujuh nama saja.

Selain itu,kata Jems saat proses penghitungan tanaman tersebut juga,d tinjau langsung oleh bidang aset pada badan pengelolaan keuangan dan aset, serta pihak TNI-AU.Inronisnya,pihak TNI-AU membayar sesui data yang sebenarnya,sementara keuangan membayar lebih dari tujuh nama.

Sementara hasil konfirmasi dengan mantan Kepala Bidang Aset Daerah pada BPKAD,Berto Tupamahu membenarkan dan berdasar pada pendataan awal hingga pembayaran 50 persen oleh pihak TNI-AU hanya terdapat lima orang pemilik tanaman.Dia mengakui tidak mengetahui kelanjutan proses itu lagi karena pindah tugas ke SKPD lain.

Gonjang Ganjing persoalan pembayaran tanaman ini, Jems miminta kepada Bupati Kabupaten Kepulauan Tanimbar,agar serius terkait hal ini,karena diduga ada oknum-oknum masyarakat dengan yang punya kepentingan dan kewenangan memainkan suatu kesepakatan jahat untuk meraup keuntungan diri sendiri.

Adapun,Jems menambahkan lagi,dari hasil konfirmasi beberapa media dengan diduganya dua nama yang menerimah 140 juta,yang tidak sama sekali mempunyai tanaman,adalah awal untuk bisa membongkar kordinasi jahat tersebut.

Untuk itu,sekali lagi Jems meminta kepada Bupati KKT, agar jangan selalu mendengar laporan-laporan pimpinan bawaan,namun perlu mendengar langsung ke masyarakat agar semuanya jelas.Lanutnya,hasil investigasi beberapa media yang turun ke lokasi, dan beberapa masyarakat yang bertemu dengan sumber-sumber adalah data untuk menguak kerja kotor tersebut.

“Jadi sesungguhnya,saya berharap kepada Kabid Aset dan Kabag Hukum,agar jangan memberikan pernyataan berdasarkan data yang diduga fiktif dan jangan mencoba melindungi oknum masyarakat yang tidak punya lokasi,dan tanaman, akan fatal jika terbukti dan hasil infestigasi para kuli tinta itu seyogianya menjadi dasar penelusuran bagi kedua pejabat yang terhormat itu,”tandas Jams Masela.

Reporter          : JIA.

Editor              : Aris Wuarbanaran

Related posts